Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI

Ditulis pada Kamis, 31 Agustus 2017 oleh: admin

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 serta telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). UU No 7 Tahun 2017 ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka undang-undang berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

 

Substansi Penting UU Pemilihan Umum 

Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, beberapa substansi penting dalam UU Pemilu yang disepakati antara Pemerintah dan DPR-RI, antara lain 

  • Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 2);
  • Kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu (pasal 5);
  • Presiden dan Wakil Presiden bisa dicalonkan minimal dengan usia 40 tahun dan berpendidikan minimal SMA atau sederajatnya (pasal 169)
  • Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (Pasal 173);
  • Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (Pasal 173 ayat 2:

            a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; 
            b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 
            c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 
            d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;  
            e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 
            f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik (mengacu pada huruf c)
            g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 
            h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
            i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.;

  • Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap (pasal 176)
  • Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 176)
  • Penetapan Partai Politik peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu
  • UU ini juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Menurut UU ini, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoreh putusan Mahkamah Partai atau nama lain, dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  • Jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
  • Jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan.
  • Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota.
  • Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut UU ini, ditetapkan  4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah provinsi.
  • Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, anggota TNI dan anggota Kepolisian RI tidak mempunyai hak memilih.
  • Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya (Pasal 223).
  • Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 226).
  • Dana Kampanye dapat diperoleh dari: a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan  c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dalam UU ini juga disebutkan, kampanye Pemilu Presiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN berupa uang, barang, dan/atau jasa.
  • Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun, untuk penetuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut UU ini, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan.
  • Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan di daerah pemilihan yang bersangkutan (Pasal 419)

 

Nasrullah,  M. Si, Komisioner KPU Kabupaten Serang Divisi Hukum

Komentar: 0 Bagikan: Share on Google+ Cetak: Kategori: Berita Daerah, Berita Nasional

18 Partai Politik Serahkan KTA dan KTP ke KPU Kabupaten Serang

Selasa (17/10/17) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menerima sebanyak

Pendaftaran Partai Politik Hari Pertama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang memulai tahap pendaftaran partai po

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Di kalangan Pemilih Pemula, Agar Pengetahuan Pemilu Terbentuk Lebih Awal

Dalam mengisi kekosongan waktu setelah penyelenggaran Pemilu Legislatif, Pemilu


Tinggalkan Komentar


Layanan Informasi

Buku Tamu

 

Poling

Bagaimana tampilan Website KPU Kabupaten Serang saat ini

Statistik Pengunjung

  • 52197 Total Pengunjung
  • 7511 Unique Visitors
  • 101 Jumlah konten
  • 54.144.57.183 IP Anda
  • 07:52, 19/11/2017 Mengakses Sejak